Pengumuman Penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/033.F/M.PAN-RB/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013 Tentang Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Untuk Pelamar Umum Tahun 2013, diumumkan bahwa Pemerintah More »

 

RENJA 2015 DISTAMBEN PROV. KALBAR

Sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008, menyatakan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Rencana strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selain hal tersebut diatas, Renja SKPD memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bio Elektrik [ Energi Listrik Biogas ]

Bahan bakar (BBM) yang berasal dari minyak bumi adalah sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), sedangkan permintaan naik terus. Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) adalah mencari sumber energi baru terbarukan (renewable), antara lain biogas. Gas hasil penguraian secara anaerobik dari material organik ini umumnya terdiri dari metana (CH4), karbondioksida (CO2) dan sedikit gas lainnya H2, N2, O2 dan H2S).

Ekspor Raw Material Tidak Fair Bagi Indonesia

JAKARTA – Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa, kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah (raw material) merupakan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia dan sebaliknya, kebijakan mengekspor bahan mentah seperti dimasa yang lalu sangat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan Pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah komoditas mineral adalah sesuai dengan Four Track Strategy pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa usaha tambang harus Pro Growth yaitu meningkatkan investasi sektor pertambangan dan mendukung tumbuhnya sektor jasa (services), Pro Job yaitu membuka kesempatan kerja baru, Pro Poor yaitu meningkatkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Daerah guna menstimulasi perekonomian di daerah dan Pro Environment yaitu kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar.

“Peningkatan nilai tambah untuk produk mineral dilakukan mulai tahun ini merupakan amanah undang-undang, dan undang-undang itulah yang mengharuskan dilakukannya pengolahan mineral didalam negeri seperti yang tercantum didalam undang-undang no. 4 tahun 2009. Undang-undang itu membuat paradigma baru dalam pengelolaan mineral,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman, saat diwawancarai BBC, Selasa (18/02/2014).

RUP PBJ Distamben Prov. Kalbar TA 2014

PA/KPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 7 Pontianak, mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, seperti tersebut dibawah ini:

Untuk lebih jelasnya, silahkan kunjungi / download penguman terkait di:

RUP PBJ-2014