Indonesia Siap Tahan Laju Perubahan Iklim

9b5775e9104cc1f5b6482834afc1e80d_tBerbicara di depan 40 lebih kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa “Kita harus melipatgandakan upaya kita dalam kerja sama multilateral untuk memfinalisasi perjanjian yang mengikat secara hukum pasca 2020,”kata dia saat berpidato di Sesi Plenary 1 UN Climate Summit 2014 dengan tema “Catalizing Action di rangkaian Sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu.

Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas sebanyak 26 persen pada 2020. Tidak hanya itu, dengan dukungan masyarakat internasional, Indonesia berencana untuk menurunkan emisi gas sampai dengan 41 persen.

RENJA 2015 DISTAMBEN PROV. KALBAR

Sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008, menyatakan bahwa Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Rencana strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selain hal tersebut diatas, Renja SKPD memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bio Elektrik [ Energi Listrik Biogas ]

Bahan bakar (BBM) yang berasal dari minyak bumi adalah sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), sedangkan permintaan naik terus. Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) adalah mencari sumber energi baru terbarukan (renewable), antara lain biogas. Gas hasil penguraian secara anaerobik dari material organik ini umumnya terdiri dari metana (CH4), karbondioksida (CO2) dan sedikit gas lainnya H2, N2, O2 dan H2S).

Ekspor Raw Material Tidak Fair Bagi Indonesia

JAKARTA – Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa, kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah (raw material) merupakan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia dan sebaliknya, kebijakan mengekspor bahan mentah seperti dimasa yang lalu sangat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan Pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah komoditas mineral adalah sesuai dengan Four Track Strategy pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa usaha tambang harus Pro Growth yaitu meningkatkan investasi sektor pertambangan dan mendukung tumbuhnya sektor jasa (services), Pro Job yaitu membuka kesempatan kerja baru, Pro Poor yaitu meningkatkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Daerah guna menstimulasi perekonomian di daerah dan Pro Environment yaitu kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar.

“Peningkatan nilai tambah untuk produk mineral dilakukan mulai tahun ini merupakan amanah undang-undang, dan undang-undang itulah yang mengharuskan dilakukannya pengolahan mineral didalam negeri seperti yang tercantum didalam undang-undang no. 4 tahun 2009. Undang-undang itu membuat paradigma baru dalam pengelolaan mineral,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman, saat diwawancarai BBC, Selasa (18/02/2014).