IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pada Bulan November 2017 DPMPTSP mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 56/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS PASIR PASANG KEPADA CV. BRAVO BUANA DI KABUPATEN SANGGAU DAN KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 52/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS PASIR PASANG KEPADA CV. INVESTAMA BANGUN BERSAMA DI KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 59/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS PASIR PASANG KEPADA CV. RAYA RAMA UTAMA DI KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 51/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS LATERIT KEPADA CV. MITRA TANI DI KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 57/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS GRANIT KEPADA CV. MITRA TANI DI KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 54/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS ANDESIT KEPADA CV. ANUGERAH BERKAH DI KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 55/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS PASIR URUG KEPADA CV. ANDREXINDO VIRATAMA DI KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 53/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS TANAH URUG KEPADA CV. INDOYAA TEMIANG DI KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 46/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS GRANIT KEPADA CV. BINA KONSTRUKSI DI KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 58/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS GRANIT KEPADA PT. BERKAT BADAU MANDIRI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 60/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KOMODITAS ZIRKON KEPADA PT. GADING MAS GROUP DI KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 503/ 61/ MINERBA/DPMPTSP-C/2017 TENTANG PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KOMODITAS KAOLIN KEPADA PT. SAMARA KARYATAMA DI KABUPATEN KETAPANG

IZIN OPERASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pada tanggal 30 November 2017, DPMPTSP mengeluarkan Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada beberapa perusahaan, antara lain;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 503/21/IO-PTL/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN OPERASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KEPADA PT. AGRO SUKSES LESTARI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 503/22/IO-PTL/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN OPERASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KEPADA PT. MAYA AGRO INVESTAMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 503/23/IO-PTL/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN OPERASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KEPADA PT. POLYPLANT SEJAHTERA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 503/19/IO-PTL/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN OPERASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KEPADA PT. PONTI GAJAHMADA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 503/20/IO-PTL/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN OPERASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KEPADA PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI

DPMPTSP juga mengeluarkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kepada beberapa perusahaan, antara lain;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 503/06/IUJPTL/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK PT. BANDAR SAKTI RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 503/05/IUJPTL/DPMPTSP-C/2017 TENTANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK PT. NUSA DELTA PANDU

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO : 503/11/IPAT/DPMPTSP-C/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH KEPADA PT. MULIA INDAH

2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO : 503/10/IPAT/DPMPTSP-C/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH KEPADA PT. SARANA ESA CITA

 

 

PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) TAHUN 2018

Jakarta – Acara Rapat Pembahasan RKAB Tahun 2018, diselenggarakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  pada tanggal 5 Desember 2017. Acara rapat dipimpin oleh  Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi  dan Pemasaran Mineral Syamsu, ST serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing bidang di Kementerian ESDM dan perusahaan Tambang.

Dalam pembahasan RKAB PT. ANTAM Tbk UBP Bauksit Tayan, dijelaskan mengenai sumber daya dan cadangan tahun 2018, Rencana produksi CBx dan WBx 2018, Rencana penjualan, serta biaya pengelolaan keselamatan pertambangan dan lingkungan pertambangan.

Selain itu, dijelaskan juga mengenai Rencana Eksplorasi; Rencana dan Realisasi Konstruksi; Rencana Penambangan dari mulai pengupasan dan penimbunan OB, dan Penambangan Mineral Logam; Rencana Pengolahan; Rencana Pemasaran; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Rencana Biaya Keselamatan Pertambangan; Usaha Jasa Pertambangan; Tenaga Kerja; Pengembangan Masyarakat; Belanja Barang; serta Keuangan.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat Ir. Ansfridus. J. Andjioe, ME memberi apresiasi baik kepada perusahaan ANTAM terhadap hasil presentasi mereka dan hasil kerja mereka selama ini. Dalam komentarnya, Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi hanya mengeluarkan kebijakan sedangkan untuk teknisnya diserahkan kepada Kementerian ESDM. (Desy)

KUNJUNGAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN KADIS ESDM PROV KALBAR KE MANDOR

Pada tanggal 29 November 2017 Gubernur Kalimantan Barat Cornelis M.H dan Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat Ir. Ansfridus. J. Andjioe, ME melakukan kunjungan ke Mandor

SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PNBP TERINTEGRASI (SI-PAPI)

Pontianak – Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat Bidang Mineral dan Batubara mengadakan acara Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PNBP Terintegrasi (SI-PAPI) pada Hari Selasa (28/11) di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Jimmy Tiro, ST, MT. Peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari perusahaan tambang di Kalbar, Bappeda Provinsi Kalbar dan DPMPTSP Provinsi Kalbar.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari Kasi Produksi dan Penerimaan Mineral dan Batubara Fransiski Yossi, ST tentang Sistem Informasi PelayAnan Pnbp TerintegrasI (SI PAPI) baik dari segi regulasi, latar belakang kegiatan. Dijelaskan pula bahwa permasalahan yang ada antara lain; Jumlah wajib setor PNBP yang ditangani semakin bertambah sebagai implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun tidak sebanding dengan jumlah dan kemampuan personil yang melayani PNBP; Belum tersedianya fasilitas pelayanan PNBP yang terintegrasi dalam   suatu sistem aplikasi yang dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang efisien, efektif dan transparan; Terbatasnya ruang untuk berkoordinasi kepada pemegang IUP karena sebagian besar alamat kantornya berada diluar Kalimantan Barat; serta Terbatasnya alokasi APBD dalam penyelenggaraan kegiatan produksi dan penerimaan mineral dan batubara.

Ditambahkan lagi oleh Kasi Produksi dan Penerimaan Minerba tentang manfaat Aplikasi SI PAPI yaitu Sebagai dasar bagi Pemprov. Kalbar untuk mengambil kebijakan lebih lanjut; dapat mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pertambangan; memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban PNBP; mewujudkan sinergisitas Informasi antar Stakeholders dengan Dinas ESDM; meningkatkan kepercayaan pelaku usaha kepada institusi Pemerintah; serta sebagai alat kontrol yang berkesinambungan untuk mendukung tugas pokok kedinasan.

Selanjutnya, pemaparan tentang Teknis SI PAPI dari mulai alur proses penggunaan aplikasi sampai kepada simulasi penggunaan aplikasi dengan mengambil sample beberapa perusahaan yang sudah membawa kelengkapan data untuk dimasukkan ke dalam sistem aplikasi SI PAPI tersebut.

Perusahaan yang ingin melakukan registrasi dapat membuka link : https://si-papi.com

TEMU NASIONAL MITRA SETAPAK, AKSELERASI, ATRIBUSI UNTUK PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN INDONESIA

Makassar – Acara Temu Nasional Mitra Setapak, Akselerasi, Atribusi untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia, diselenggarakan di  Hotel Points Makassar, Sulawesi Selatan  pada tanggal 22 November 2017. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM serta dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Kalbar, Kalteng, Kalut, Sumsel, Papua, Papua Barat dan beberapa Provinsi di Indonesia serta mitra kerja The Asia Foundation.

Acara sesi pertama diisi dengan kegiatan seminar yang berhubungan dengan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia. Kegiatan seminar tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berasal dari Anggota Komisi DPR RI, Kementerian ATR, Kemendagri, Ombudsman, dan Bupati Kabupaten Sidi Provinsi Sulawesi Tengah.

Acara dilanjutkan dengan workshop berupa focus discussion yang dibagi menjadi tiga ruangan. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat masuk pada workshop Tematik III dengan judul topik bahasan ”Perbaikan Proses dan Sistem Perizinan Berbasis Lahan Dalam Pelaksanaan UU 23/2014”. Dalam acara tersebut, Kadis ESDM Kalbar Ir. Ansfridus, J. Andjioe, ME berkesempatan untuk mengungkapkan secara singkat mengenai gambaran perizinan pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam paparannya, Kadis ESDM mengatakan bahwa selama ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat telah bekerja sama transparansi dengan LSM SAMPAN (Sahabat Masyarakat Pantai) tentang tata kelola pertambangan. Sampan juga selalu dilibatkan langsung dalam proses pembahasan daerah reklamasi bekas tambang.

Kadis ESDM Provinsi Kalbar juga menjelaskan mengenai jumlah jaminan reklamasi yang telah dilakukan di Kalbar serta jumlah perusahaan yang sedang dilakukan proses pencabutan yang sedang menunggu surat kelengkapan dari aspek administrasi tata negara.

Dalam paparannya, Kadis ESDM Kalbar juga menyinggung sedikit mengenai Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M.H yang selalu konsisten, karena beliau (Cornelis) selalu  langsung berhadapan dengan masyarakat dan beliau juga benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat. Ditambahkan oleh Kadis bahwa hal ini lah yang menyebabkan sebagian masyarakat Kalbar menginginkan supaya tahun depan Bapak Cornelis bisa masuk dalam Kabinet Jokowi. Selain itu, dalam pidatonya (Cornelis) berterima kasih langsung kepada teman-teman Sampan karena telah membantu dalam tata kelola hutan. Hal ini memperlihatkan bahwa Gubernur Kalimantan Barat tersebut juga sangat memperhatikan masalah tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.

Disambung lagi oleh Kadis ESDM Kalbar mengenai masalah PETI (Penambangan Emas tanpa Izin). Agar PETI yang terdapat di Kalbar dibuat menjadi tata kelola. Kadis ingin supaya hutan di Kalimantan Barat semakin bertambah bukannya berkurang. Disarankan juga oleh Kadis bahwa masyarakat yang bekerja di PETI dapat dibina dan diberi keterampilan sehingga pekerja PETI semakin berkurang sedangkan lahan bekas PETI dapat dilakukan reklamasi dengan menjadikan wilayah tersebut menjadi hijau kembali.