MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Minerba

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian putusan yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur H Isran Noor selaku Pemohon terkait Uji Materiil UU Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di ruang persidangan Gedung MK, Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Dalam putusannya, MK menghapus frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba bertentangan dengan UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”.

Baca SelengkapnyaMK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Minerba