Kurnia Ramadhan

Kabel Listrik Lewati Depan Rumah Tapi Tak Mampu Beli, Merusak Rasa Keadilan

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat didaerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau berasio elektrifikasi rendah. Selain pasokan listrik, pemerintah juga membuat regulasi aturan pelaksanaannya agar harga listrik dapat terjangkau masyarakat. Dengan Harga tenaga listrik yang terjangkan maka seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pintu gerbang peradaban ini tanpa kecuali.

Saat ini akses listrik masyarakat di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio elektrifikasi masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Di Provinsi Papua, rasio elektrifikasi masih mencapai 46,47 %. Lebih dari separuh rumah tangga di sana belum menikmati listrik. Sementara itu Pulau Jawa rata-rata telah berada di atas 90%. Mengingat ketersedian listrik harus merata secara nasional maka perlu percepatan upaya melistriki daerah – daerah yang masih belum terlistriki.

(lebih…)

Ekspor Raw Material Tidak Fair Bagi Indonesia

JAKARTA – Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa, kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah (raw material) merupakan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia dan sebaliknya, kebijakan mengekspor bahan mentah seperti dimasa yang lalu sangat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan Pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah komoditas mineral adalah sesuai dengan Four Track Strategy pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa usaha tambang harus Pro Growth yaitu meningkatkan investasi sektor pertambangan dan mendukung tumbuhnya sektor jasa (services), Pro Job yaitu membuka kesempatan kerja baru, Pro Poor yaitu meningkatkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Daerah guna menstimulasi perekonomian di daerah dan Pro Environment yaitu kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar.

“Peningkatan nilai tambah untuk produk mineral dilakukan mulai tahun ini merupakan amanah undang-undang, dan undang-undang itulah yang mengharuskan dilakukannya pengolahan mineral didalam negeri seperti yang tercantum didalam undang-undang no. 4 tahun 2009. Undang-undang itu membuat paradigma baru dalam pengelolaan mineral,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman, saat diwawancarai BBC, Selasa (18/02/2014).
(lebih…)

Panduan Hemat Energi

Panduan serta petunjuk yang dimuat di dalam Komik Bergambar ini merupakan diversifikasi bentuk serta penjelasan yang disertai ilustrasi bergambar dari “Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air”, yang merupakan dokumen pendukung dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011. Komik Bergambar “Bang Konser Panduan Hemat Energi dan Air” diharapkan dapat mempermudah proses pemahaman masyarakat dalam melakukan upaya-upaya penghematan energi di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Dengan bentuk Komik Bergambar diharapkan upaya-upaya penghematan energi dan air dapat mencapai sasaran pembaca, tidak hanya dari kalangan dewasa namun juga anak-anak, mengingat alur cerita dan gambar-gambar serta ilustrasi yang disajikan sangat menarik.

Silahkan Download di: [wpdm_file id=32]

 

Prosedur Mendapatkan Listrik Disederhanakan

Untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, prosedur mendapatkan tenaga listrik perlu disederhanakan. Hal tersebut disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir Jarman MSc pada acara Coffe Morning di kantor Ditjen Ketenagalistrikan ESDM Jakarta, Kamis (31/10). Sesuai dengan survei yang dilakukan Bank Dunia terhadap Ease of Doing Business di Indonesia, peringkat Indonesia untuk indikator Getting Electricity pada tahun 2013 berada diperingkat 147 dari 185 negara. Menurut Jarman, diperlukan tindakan nyata untuk menyederhanakan proses mendapatkan tenaga listrik sehingga peringkat Indonesia akan lebih baik lagi pada tahun depan.

Prosedur mendapatkan listrik pada saat ini, menurut Dirjen harus melalui enam prosedur yang terdiri dari dua prosedur di luar bisnis PT PLN (Persero) dan empat prosedur di dalam bisnis PLN. Prosedur tersebut dilakukan secara terpisah sehingga memerlukan waktu sampai dengan 102 hari kerja. Untuk menyederhanakan prosedur tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan, dan dihasilkan kesepakatan bahwa prosedur mendapatkan listrik diperingkas menjadi tiga prosedur yang terdiri dari satu prosedur di luar bisnis PLN dan dua prosedur di dalam bisnis PLN. Prosedur tersebut dilakukan secara terintegrasi sehingga hanya memerlukan waktu empat puluh hari.   

(lebih…)

KPK: Tanpa Korupsi, Penghasilan Rakyat Indonesia Rp 30 Juta Per Bulan

191418_abrahamsamadKetua KPK Abraham Samad mengatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Menurut perhitungannya, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun.

“Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan,” kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).

(lebih…)