IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO : 503/11/IPAT/DPMPTSP-C/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH KEPADA PT. MULIA INDAH 2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO : 503/10/IPAT/DPMPTSP-C/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH KEPADA PT. SARANA ESA CITA … Baca SelengkapnyaIZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Peran Peta Geologi Dalam Pembangunan Nasional

BANDUNG – Peta geologi dalam pembangunan nasional memiliki peran penting sebagai penunjang dan pendukung berbagai program rencana pembangunan di suatu wilayah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua informasi dari peta geologi yang menyajikan berbagai informasi berupa jenis dan sebaran batuan, struktur, morfologi dan kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan runtunan variasi batuan, sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak tidaknya suatu wilayah bagi peruntukan yang diinginkan.

Secara ringkas dapat diuraikan mengenai kegunaan peta geologi, yaitu dalam :

Baca SelengkapnyaPeran Peta Geologi Dalam Pembangunan Nasional

Sistem pemetaan geologi dan perizinan pertambangan

Pemetaan Geologi dan sistem perizinan dalam usaha pertambangan mulai tahun 2014 harus berdasarkan sistem koordinat yang sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Geospasial. Sistem pemetaan yang dibuat terutama dalam masalah kegeologian dan perizinan usaha pertambangan harus dalam satu sistem, dan sistem yang ditentukan menurut UU tersebut di atas adalah sistem pemetaan yang sudah ditentukan oleh Badan Infomasi Geospasial (dulu BAKOSURTANAL). Dalam hal ini semua peta dasar pemetaan dan koordinat harus berdasar peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Infomasi Geospasial (BIG) atau atas sepengetahuan BIG.

Sistem pemetaan yang sudah diimpikan sejak jaman dulu, memang perlu waktu untuk menuju pada satu kebijakan sistem pemetaan. Tapi ini akan membuat birokrasi lebih baik dan kepastian hukum yang lebih jelas. Terutama dalam sektor pemerintahan yang mengeluarkan izin dan bersentuhan dengan permukaaan bumi atau geospasial seperti BPN, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan.

Baca SelengkapnyaSistem pemetaan geologi dan perizinan pertambangan