Category Archives: Pertambangan Umum

Chemical Grade Alumina (CGA) PT. ICA Tayan

ICA Produk

Rekonsiliasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara di Kalbar dengan Ditjen Minerba KESDM

IMG-20151022-00405

Edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

PONTIANAK – Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara maka Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Edaran Nomor 540/12/Distamben_A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara lengkap edaran tersebut dapat dilihat di publikasi/pertambangan umum/Edaran Gubernur Kalbar tentang Perizinan Minerba. (Pelayanan Publik )

Peringatan Terakhir Gubernur Kalimantan Barat kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

PONTIANAK – Menindaklanjuti surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 540/1544/Distamben.A-1 tanggal 30 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Komitmen Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan menindaklanjuti komitmen hasil rapat koordinasi dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat yang sudah disepakati oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat dan KPK pada tanggal 21 Mei 2014 di Pontianak.

Ekspor Raw Material Tidak Fair Bagi Indonesia

JAKARTA – Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa, kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah (raw material) merupakan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia dan sebaliknya, kebijakan mengekspor bahan mentah seperti dimasa yang lalu sangat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan Pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah komoditas mineral adalah sesuai dengan Four Track Strategy pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa usaha tambang harus Pro Growth yaitu meningkatkan investasi sektor pertambangan dan mendukung tumbuhnya sektor jasa (services), Pro Job yaitu membuka kesempatan kerja baru, Pro Poor yaitu meningkatkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Daerah guna menstimulasi perekonomian di daerah dan Pro Environment yaitu kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar.

“Peningkatan nilai tambah untuk produk mineral dilakukan mulai tahun ini merupakan amanah undang-undang, dan undang-undang itulah yang mengharuskan dilakukannya pengolahan mineral didalam negeri seperti yang tercantum didalam undang-undang no. 4 tahun 2009. Undang-undang itu membuat paradigma baru dalam pengelolaan mineral,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman, saat diwawancarai BBC, Selasa (18/02/2014).

12 Januari, Pemerintah Larang Ekspor Mineral Mentah

 

20131223_173447_bbm-dan-lpg-aman-pada-natal-dan-tahun-baru-2013

Menteri ESDM Jero Wacik dan Direksi PT Pertamina menggelar konferensi pers terkait pasokan BBM dan LPG jelang Netal dan Tahun Baru 2014 di Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, Senin (23/12/2013). Mereka mengatakan pasokan BBM dan LPG selama perayaan Natal dan Tahun baru 2014 aman. Pertamina memastikan terminal BBM dan SPBU akan beroprasi 24 jam. Warta Kota/angga bhagya nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik menegaskan siap menerapkan UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Jika sudah diterapkan, pemerintah akan melarang ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014.

MA Cabut Permen ESDM tentang Ekspor Bijih Mineral Setengah Jadi

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Putusan ini atas permohonan pengusaha penambangan bauksit di Kalimantan Tengah, Alias Wello.

Dalam permohonannya, Wello keberatan pasal 21 yang melarang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) menjual bijih mineral keluar negeri sejak diberlakukannya peraturan menteri tersebut per 6 Februari 2012.

“Mengabulkan permohonan pemohon. Menyatakan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2012 tidak sah dan tidak berlaku umum. Memerintahkan Menteri ESDM untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2012,” putus majelis judicial review MA seperti tertuang dalam putusan yang dilansir website MA, Kamis (21/11/2013).