Category Archives: Siaran Pers

PERESMIAN PLTMH DAN EMPAT PLTS DI KALIMANTAN BARAT

 

Bersamaan dengan peringatan HUT PEMPROV ke-61 pada Hari Kamis (11/1) , Gubernur Kalimantan Barat melakukan Peresmian 4 PLTS yaitu PLTS Terpusat Di Dusun Manggam Bati Desa Sehe Lusur Kecamatan Kuala Behe  Kabupaten Landak dengan jenis pembangkit dan kapasitas 27 KWP yang melayani 106 konsumen dengan menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan nilai Rp. 4.032.212.000,-; PLTS Terpusat Di Dusun Sepoteng Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung  Kabupaten Bengkayang dengan jenis pembangkit dan kapasitas 10 KWP yang melayani 47 konsumen dengan menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.501.082.000,-; PLTS Terpusat Di Dusun Enjaber Desa Selampung Kecamatan Jangkang,  Kabupaten Sanggau dengan jenis pembangkit dan kapasitas 20 KWP yang melayani 92 konsumen dengan menggunakan dana DAK APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan nilai Rp. 2.429.449.000,-; PLTS Terpusat Di Dusun Biding Desa Selampung Kecamatan Jangkang  Kabupaten Sanggau dengan jenis pembangkit dan kapasitas 15 KWP yang melayani 50 konsumen dengan menggunakan dana DAK APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.976.260.000,-. Selain itu, Gubernur juga meresmikan satu PLTMH di Dusun Resak Balai Desa Merbang Kecamatan Blitang Hilir, Kabupaten Sekadau dengan jenis pembangkit dan kapasitas 30 KW yang melayani 114 konsumen dengan menggunakan dana DAK APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.681.524.000,-.

PLTS yang dibangun adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energinya. Komponen Utama PLTS terdiri dari Modul Surya, Inverter, SCC, Baterai, Panel Distribusi, Jaringan Listrik dan Instalasi Rumah serta Energy Limiter.

 

PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) TAHUN 2018

Jakarta – Acara Rapat Pembahasan RKAB Tahun 2018, diselenggarakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  pada tanggal 5 Desember 2017. Acara rapat dipimpin oleh  Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi  dan Pemasaran Mineral Syamsu, ST serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing bidang di Kementerian ESDM dan perusahaan Tambang.

Dalam pembahasan RKAB PT. ANTAM Tbk UBP Bauksit Tayan, dijelaskan mengenai sumber daya dan cadangan tahun 2018, Rencana produksi CBx dan WBx 2018, Rencana penjualan, serta biaya pengelolaan keselamatan pertambangan dan lingkungan pertambangan.

Selain itu, dijelaskan juga mengenai Rencana Eksplorasi; Rencana dan Realisasi Konstruksi; Rencana Penambangan dari mulai pengupasan dan penimbunan OB, dan Penambangan Mineral Logam; Rencana Pengolahan; Rencana Pemasaran; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Rencana Biaya Keselamatan Pertambangan; Usaha Jasa Pertambangan; Tenaga Kerja; Pengembangan Masyarakat; Belanja Barang; serta Keuangan.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat Ir. Ansfridus. J. Andjioe, ME memberi apresiasi baik kepada perusahaan ANTAM terhadap hasil presentasi mereka dan hasil kerja mereka selama ini. Dalam komentarnya, Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi hanya mengeluarkan kebijakan sedangkan untuk teknisnya diserahkan kepada Kementerian ESDM. (Desy)

KUNJUNGAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN KADIS ESDM PROV KALBAR KE MANDOR

Pada tanggal 29 November 2017 Gubernur Kalimantan Barat Cornelis M.H dan Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat Ir. Ansfridus. J. Andjioe, ME melakukan kunjungan ke Mandor

SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PNBP TERINTEGRASI (SI-PAPI)

Pontianak – Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat Bidang Mineral dan Batubara mengadakan acara Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PNBP Terintegrasi (SI-PAPI) pada Hari Selasa (28/11) di Aula Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Jimmy Tiro, ST, MT. Peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari perusahaan tambang di Kalbar, Bappeda Provinsi Kalbar dan DPMPTSP Provinsi Kalbar.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari Kasi Produksi dan Penerimaan Mineral dan Batubara Fransiski Yossi, ST tentang Sistem Informasi PelayAnan Pnbp TerintegrasI (SI PAPI) baik dari segi regulasi, latar belakang kegiatan. Dijelaskan pula bahwa permasalahan yang ada antara lain; Jumlah wajib setor PNBP yang ditangani semakin bertambah sebagai implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun tidak sebanding dengan jumlah dan kemampuan personil yang melayani PNBP; Belum tersedianya fasilitas pelayanan PNBP yang terintegrasi dalam   suatu sistem aplikasi yang dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang efisien, efektif dan transparan; Terbatasnya ruang untuk berkoordinasi kepada pemegang IUP karena sebagian besar alamat kantornya berada diluar Kalimantan Barat; serta Terbatasnya alokasi APBD dalam penyelenggaraan kegiatan produksi dan penerimaan mineral dan batubara.

Ditambahkan lagi oleh Kasi Produksi dan Penerimaan Minerba tentang manfaat Aplikasi SI PAPI yaitu Sebagai dasar bagi Pemprov. Kalbar untuk mengambil kebijakan lebih lanjut; dapat mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pertambangan; memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban PNBP; mewujudkan sinergisitas Informasi antar Stakeholders dengan Dinas ESDM; meningkatkan kepercayaan pelaku usaha kepada institusi Pemerintah; serta sebagai alat kontrol yang berkesinambungan untuk mendukung tugas pokok kedinasan.

Selanjutnya, pemaparan tentang Teknis SI PAPI dari mulai alur proses penggunaan aplikasi sampai kepada simulasi penggunaan aplikasi dengan mengambil sample beberapa perusahaan yang sudah membawa kelengkapan data untuk dimasukkan ke dalam sistem aplikasi SI PAPI tersebut.

Perusahaan yang ingin melakukan registrasi dapat membuka link : https://si-papi.com

TEMU NASIONAL MITRA SETAPAK, AKSELERASI, ATRIBUSI UNTUK PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN INDONESIA

Makassar – Acara Temu Nasional Mitra Setapak, Akselerasi, Atribusi untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia, diselenggarakan di  Hotel Points Makassar, Sulawesi Selatan  pada tanggal 22 November 2017. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM serta dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Kalbar, Kalteng, Kalut, Sumsel, Papua, Papua Barat dan beberapa Provinsi di Indonesia serta mitra kerja The Asia Foundation.

Acara sesi pertama diisi dengan kegiatan seminar yang berhubungan dengan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia. Kegiatan seminar tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berasal dari Anggota Komisi DPR RI, Kementerian ATR, Kemendagri, Ombudsman, dan Bupati Kabupaten Sidi Provinsi Sulawesi Tengah.

Acara dilanjutkan dengan workshop berupa focus discussion yang dibagi menjadi tiga ruangan. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat masuk pada workshop Tematik III dengan judul topik bahasan ”Perbaikan Proses dan Sistem Perizinan Berbasis Lahan Dalam Pelaksanaan UU 23/2014”. Dalam acara tersebut, Kadis ESDM Kalbar Ir. Ansfridus, J. Andjioe, ME berkesempatan untuk mengungkapkan secara singkat mengenai gambaran perizinan pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam paparannya, Kadis ESDM mengatakan bahwa selama ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat telah bekerja sama transparansi dengan LSM SAMPAN (Sahabat Masyarakat Pantai) tentang tata kelola pertambangan. Sampan juga selalu dilibatkan langsung dalam proses pembahasan daerah reklamasi bekas tambang.

Kadis ESDM Provinsi Kalbar juga menjelaskan mengenai jumlah jaminan reklamasi yang telah dilakukan di Kalbar serta jumlah perusahaan yang sedang dilakukan proses pencabutan yang sedang menunggu surat kelengkapan dari aspek administrasi tata negara.

Dalam paparannya, Kadis ESDM Kalbar juga menyinggung sedikit mengenai Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M.H yang selalu konsisten, karena beliau (Cornelis) selalu  langsung berhadapan dengan masyarakat dan beliau juga benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat. Ditambahkan oleh Kadis bahwa hal ini lah yang menyebabkan sebagian masyarakat Kalbar menginginkan supaya tahun depan Bapak Cornelis bisa masuk dalam Kabinet Jokowi. Selain itu, dalam pidatonya (Cornelis) berterima kasih langsung kepada teman-teman Sampan karena telah membantu dalam tata kelola hutan. Hal ini memperlihatkan bahwa Gubernur Kalimantan Barat tersebut juga sangat memperhatikan masalah tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.

Disambung lagi oleh Kadis ESDM Kalbar mengenai masalah PETI (Penambangan Emas tanpa Izin). Agar PETI yang terdapat di Kalbar dibuat menjadi tata kelola. Kadis ingin supaya hutan di Kalimantan Barat semakin bertambah bukannya berkurang. Disarankan juga oleh Kadis bahwa masyarakat yang bekerja di PETI dapat dibina dan diberi keterampilan sehingga pekerja PETI semakin berkurang sedangkan lahan bekas PETI dapat dilakukan reklamasi dengan menjadikan wilayah tersebut menjadi hijau kembali.

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI KE DINAS ESDM PROVINSI KALBAR

Pontianak – Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik pada hari Kamis (23/11) ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Rombongan  tersebut berjumlah 2 orang anggota Komisi VII yaitu Katherine A. Oendoen dan Joko Purwanto serta didampingi 7 orang dari Sekretariat DPR RI. Rombongan disambut oleh Kepala Bidang Energi yang mewakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat serta didampingi oleh Kasi Teknik dan Konservasi Minerba dan Kasi Produksi dan Penerimaan Mineral dan Batubara. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sesdikjen Minerba Kementerian ESDM Heri Nurzaman, beberapa Inspektur Tambang serta beberapa perusahaan tambang di Kalimantan Barat antara lain; PT. Antam. Tbk Tayan, PT. Dinamika Sejahtera Mandiri, PT. Bumi Bengkayang Mineral, PT. Putra Alam Lestari, dan PT. Kendawangan Putra Lestari.

Maksud dari kunjungan tersebut adalah terkait Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dibutuhkan beberapa masukan baik dari perusahaan maupun dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat terkait penyusunan Rancangan Perubahan UU tersebut.

POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

Buku ini menyajikan ringkasan geosains (geologi, geofisika, dan geokimia), besaran nilai potensi, informasi kehutanan, dan keterjangkauan lokasi pada
setiap titik potensi panas bumi. Buku ini memberikan data dan informasi kepada stakeholders khususnya bagi investor yang tertarik untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia.

download buku: Buku Potensi Panas Bumi Indonesia 2017 Jilid 1

Buku Potensi Panas Bumi Indonesia 2017 Jilid 2