Category Archives: Siaran Pers

POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

Buku ini menyajikan ringkasan geosains (geologi, geofisika, dan geokimia), besaran nilai potensi, informasi kehutanan, dan keterjangkauan lokasi pada
setiap titik potensi panas bumi. Buku ini memberikan data dan informasi kepada stakeholders khususnya bagi investor yang tertarik untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia.

download buku: Buku Potensi Panas Bumi Indonesia 2017 Jilid 1

Buku Potensi Panas Bumi Indonesia 2017 Jilid 2

DIKLAT PENGAWASAN PERTAMBANGAN BAGI PEKERJA TAMBANG SKALA KECIL DI KALIMANTAN BARAT

Pontianak – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi Mineral dan Batubara bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, menyelenggarakan Acara Diklat Pengawasan Pertambangan Pengawasan Pertambangan Bagi Pekerja Tambang Skala Kecil di Kalimantan Barat, Kamis (2/10) sampai dengan Jumat (10/10) di Hotel Merkure, Pontianak.

Pengalungan tanda peserta oleh Sekretaris Dinas ESDM Prov Kalbar

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Darmadi Togar Manurung, SE. Laporan penyelenggaraan diklat disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Maman Suparman.  Jumlah peserta diklat yang ikut pada acara tersebut berjumlah 10 orang yang berasal dari beberapa perusahaan tambang yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat pembukaan, dihadiri oleh pejabat Eselon IV dan serta beberapa staf di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Selesa Acara pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh instruktur/ widya swara dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi Mineral dan Batubara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengawasan pertambangan bagi pekerja tambang skala kecil di Kalimantan Barat.

KOORDINASI DAN KONSULTASI PT. ANTAM KE DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak – PT. Aneka Tambang yang berada di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin (30/10) terkait permasalahan keberatan PT. Antam atas aktivitas di IUP Antam.

Rombongan  tersebut berjumlah 2 orang yang terdiri dari KTT dan Manager CSR PT. Antam. Rombongan disambut oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat beserta Inspektur Tambang. Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan mengenai temuan aktivitas penimbunan jalan angkut yang dibangun tanpa pemberitahuan, dimana diindikasikan dilakukan oleh PT. Fortu Purna Karya. Selain itu, menurut informasi dari petugas di lapangan, direncanakan juga akan dibangun dermaga pada lokasi tersebut.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, sebaiknya PT. Antam menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan dengan PT. Fortu Purna Karya yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Antam. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dijelaskan bahwa Dilarang memasuki atau berada pada suatu lokasi kegiatan usaha pertambangan kecuali mereka yang bekerja atau mendapat izin.

Ditambahkan pula solusi oleh salah satu Inspektur Tambang Alam Ramdani, ST bahwa sebaiknya pihak PT. Antam melakukan perjanjian kerja sama penggunaan area dengan PT. DSM dan PT. Fortu Purna Karya dengan syarat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang tercantum dalam Kepmen Pertambangan dan Energi 555.K/26/M.PE/1995.

Resiko/ bahaya akibat kegiatan penambangan di lokasi IUP adalah tanggung jawab KTT, maka dari itu setiap kegiatan yang berada di lokasi IUP dan/ atau area project harus sepengetahuan dan izin dari KTT, jika tanpa izin KTT, resiko bahaya diluar tanggung jawab KTT.

Kemudian, jika ada kesepakatan kegiatan penambangan di IUP PT. Antam, maka PT. Antam, pihak PT. DSM dan PT. Fortu Purna Karya harus melaporkan kepada pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektur Tambang selaku Pembina dan Pengawas kegiatan pertambangan.

Pembinaan dan Pengawasan terpadu Kepada Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pontianak – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, menyelenggarakan Acara Pembinaan dan Pengawasan terpadu Kepada Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kamis (26/10) di Hotel Merkure, Pontianak.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Ir. Ansfridus. J. Andjioe, ME. Dalam sambutannya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat mengatakan keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha dari pemerintah agar mereka dapat mengelola usaha pertambangan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap Penerimaan Negara, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui komitmen bersama terus berupaya melakukan penataan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat, diantaranya yaitu penataan terhadap izin usaha pertambangan, penataan terhadap kewajiban laporan produksi dan pembayaran PNBP, penataan terhadap kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan. Dalam melakukan penataan tersebut, pelu upaya dan kerja keras bersama dri masyarakat, pemegang IUP, Pemerintah dan stakeholder terkait. Ditambahkan lagi oleh Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat, bahwa sangatlah tepat melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi bagian dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat.

Peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari beberapa pejabat Eselon IV dan Eselon III serta beberapa staf di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, seta pemegang izin usaha pertambangan di Kalimantan Barat.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara), Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat (Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat), dan Komisi VII DPR RI (Katherine A. Oendoen).

SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG BIOENERGI

Pontianak – Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, menyelenggarakan Acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Bioenergi, Selasa (24/10) di Hotel Aston, Pontianak.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral hadir untuk memberikan sambutan. Acara ini dibuka oleh Kasubdit Penyiapan Program Bioenergi Trois Dilisusendi, ST, ME, dengan peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari beberapa pejabat Eselon IV dan Eselon III serta beberapa staf di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bappeda Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat.

 

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa narasumber yang berasal dari Direktorat Bioenergi, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat (Kabid Energi), IKABI (Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia), APROBI (Produsen Biofuels Indonesia), Yayasan Rumah Energi, PT. PLN (Persero), PT. Austindo Nusantara Jaya, PT. Sumber Organik, dan PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari. Kegiatan ini bermaksud untuk meningktakan pemahaman stakeholder terkait kebijakan, teknologi, potensi, dan kendala teknis dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan bioenergi.

Sinkronisasi RUKN dan RUKD Supervisi Penyiapan RUKD

Bogor – Dalam Rangka Sinkronisasi RUKN dan RUKD dan Supervisi Penyiapan RUKD, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Ir. Ansfridus J. Andjioe, ME mempresentasikan beberapa hal terkait penyiapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Kalimantan Barat diantaranya Pokok-Pokok Kebijakan Dalam RUKD sebagai berikut ; Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan; Mendorong Pemanfaatan Energi Nuklir untuk sumber pembangkit listrik sebagai energi alternatif; Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun Perda tentang Ketenagalisrikan; Mendorong sektor swasta yang mempunyai pembangkit tenaga listrik untuk memberikan daya listriknya kepada masyarakat melalui program CSR; Memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha penyediaan dan penunjang ketenagalistrikan; Menyederhanakan birokrasi perizinan ketenagalistrikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Membangun jaringan listrik untuk daerah terpencil dan tertinggal.

Acara Singkronsasi RUKN dan RUKD dan Supervisi Penyiapan RUKD diselenggarakan di  Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Centre Golf Estate Bogor Raya, Jawa Barat pada tanggal 20 Oktober 2017. Acara dibuka oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Alihuddin Sitompul serta dihadiri oleh perwakilan dari 26 Provinsi di Indonesia.

RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PROGRAM LTSHE INDONESIA BARAT TAHUN 2018

Bogor – Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyelenggarakan Acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program LTSHE Indonesia Barat Tahun 2018, Kamis (19/10) di Hotel Royal Amarossa, Bogor.

Acara dibuka oleh Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Pedesaan dari PT. PLN Wilayah Kalimantan dan PT. PLN wilayah Sumatera.

Dalam pemaparannya, PT. PLN Wilayah Kalimantan menjelaskan mengenai Dasar hukum penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)  yaitu Perpres Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan LTSHE Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik dan Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan LTSHE Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Selain itu, PT. PLN juga menjelaskan mengenai rasio desa berlistrik per kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk wilayah Kalimantan Barat Rasio Desa Belum berlistrik sebesar 23,39 persen yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah desa yang belum berlistrik dengan jumlah desa yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Dijelaskan pula mengenai kebutuhan investasi Roadmap Rasio Desa 100 persen. Untuk wilayah Kalimantan Barat, desa dengan investasi per pelanggan tertinggi yaitu terdapat di Desa Sebadak Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang dengan nilai investasi sebesar kurang lebih Rp. 18 M. Sedangkan untuk desa dengan investasi per pelanggan terendah terdapat di Desa Kayu Bunga Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi sebesar kurang lebih Rp. 2 M.

PLN Wilayah Kalimantan juga memaparkan mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penyediaan listrik desa di Wilayah Kalimantan Barat salah satunya yaitu infrastruktur jalan/ jembatan yang tidak ada atau dalam kondisi rusak dan akses transportasi yang melalui sungai. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat 114 usulan desa belum berlistrik, dan sebanyak 73.692 calon pelanggan yang tersebar di beberapa desa di Kalimantan Barat.