Siaran Pers

Siaran Pers

Pemerintah Bebaskan Sementara Ekspor Barang Mentah ke Luar Negeri

Jakarta – Pemerintah melakukan revisi sementara terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral. Sehingga perusahaan-perusahaan mineral kembali bebas mengekspor bahan mentah ke luar negeri setelah sebelumnya dibatasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan hal ini merupakan cara untuk menggenjot ekspor. Supaya ada perbaikan kec depan dalam neraca transaksi berjalan yang masih defisit.

(lebih…)

Siaran Pers Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012, mengadakan konferensi pers mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral.

Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan, telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran, seperti ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800%, bijih besi meningkat 700%, dan bijih bauksit meningkat 500%. Oleh karena itu guna menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, maka mutlak diperlukan adanya pengendalian ekspor bijih mineral.

(lebih…)

Sistem pemetaan geologi dan perizinan pertambangan

Pemetaan Geologi dan sistem perizinan dalam usaha pertambangan mulai tahun 2014 harus berdasarkan sistem koordinat yang sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Geospasial. Sistem pemetaan yang dibuat terutama dalam masalah kegeologian dan perizinan usaha pertambangan harus dalam satu sistem, dan sistem yang ditentukan menurut UU tersebut di atas adalah sistem pemetaan yang sudah ditentukan oleh Badan Infomasi Geospasial (dulu BAKOSURTANAL). Dalam hal ini semua peta dasar pemetaan dan koordinat harus berdasar peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Infomasi Geospasial (BIG) atau atas sepengetahuan BIG.

Sistem pemetaan yang sudah diimpikan sejak jaman dulu, memang perlu waktu untuk menuju pada satu kebijakan sistem pemetaan. Tapi ini akan membuat birokrasi lebih baik dan kepastian hukum yang lebih jelas. Terutama dalam sektor pemerintahan yang mengeluarkan izin dan bersentuhan dengan permukaaan bumi atau geospasial seperti BPN, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan.

(lebih…)