KOORDINASI DAN KONSULTASI PT. ANTAM KE DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak – PT. Aneka Tambang yang berada di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin (30/10) terkait permasalahan keberatan PT. Antam atas aktivitas di IUP Antam.

Rombongan  tersebut berjumlah 2 orang yang terdiri dari KTT dan Manager CSR PT. Antam. Rombongan disambut oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat beserta Inspektur Tambang. Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk mengkoordinasikan mengenai temuan aktivitas penimbunan jalan angkut yang dibangun tanpa pemberitahuan, dimana diindikasikan dilakukan oleh PT. Fortu Purna Karya. Selain itu, menurut informasi dari petugas di lapangan, direncanakan juga akan dibangun dermaga pada lokasi tersebut.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, sebaiknya PT. Antam menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan dengan PT. Fortu Purna Karya yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Antam. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dijelaskan bahwa Dilarang memasuki atau berada pada suatu lokasi kegiatan usaha pertambangan kecuali mereka yang bekerja atau mendapat izin.

Ditambahkan pula solusi oleh salah satu Inspektur Tambang Alam Ramdani, ST bahwa sebaiknya pihak PT. Antam melakukan perjanjian kerja sama penggunaan area dengan PT. DSM dan PT. Fortu Purna Karya dengan syarat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang tercantum dalam Kepmen Pertambangan dan Energi 555.K/26/M.PE/1995.

Resiko/ bahaya akibat kegiatan penambangan di lokasi IUP adalah tanggung jawab KTT, maka dari itu setiap kegiatan yang berada di lokasi IUP dan/ atau area project harus sepengetahuan dan izin dari KTT, jika tanpa izin KTT, resiko bahaya diluar tanggung jawab KTT.

Kemudian, jika ada kesepakatan kegiatan penambangan di IUP PT. Antam, maka PT. Antam, pihak PT. DSM dan PT. Fortu Purna Karya harus melaporkan kepada pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektur Tambang selaku Pembina dan Pengawas kegiatan pertambangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *