Pembinaan dan Pengawasan terpadu Kepada Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pontianak – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, menyelenggarakan Acara Pembinaan dan Pengawasan terpadu Kepada Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kamis (26/10) di Hotel Merkure, Pontianak.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Ir. Ansfridus. J. Andjioe, ME. Dalam sambutannya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat mengatakan keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha dari pemerintah agar mereka dapat mengelola usaha pertambangan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap Penerimaan Negara, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui komitmen bersama terus berupaya melakukan penataan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat, diantaranya yaitu penataan terhadap izin usaha pertambangan, penataan terhadap kewajiban laporan produksi dan pembayaran PNBP, penataan terhadap kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan. Dalam melakukan penataan tersebut, pelu upaya dan kerja keras bersama dri masyarakat, pemegang IUP, Pemerintah dan stakeholder terkait. Ditambahkan lagi oleh Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat, bahwa sangatlah tepat melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi bagian dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat.

Peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari beberapa pejabat Eselon IV dan Eselon III serta beberapa staf di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, seta pemegang izin usaha pertambangan di Kalimantan Barat.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara), Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat (Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat), dan Komisi VII DPR RI (Katherine A. Oendoen).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *