RAPAT KOORDINASI USULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERKAIT REVISI PNBP BIDANG MINERAL DAN KETERLIBATAN DALAM PROSES PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR BAUKSIT SERTA HAMBATAN PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI DI BIDANG ENERGI

Rapat Koordinasi dilakukan di Hotel Golden Tulip, Kamis 10 Oktober 2019

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat perihal Usulan Perubahan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Iuran Produksi Mineral Logam Bauksit dan Permohonan Keterlibatan dalam Penerbitan Rekomendasi Ekspor Bauksit serta Penanganan Hambatan Penegmabangan Inovasi Teknologi Bidang Energi, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesi bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa Kantor Staf Presiden dan Kementerian terkait (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI), Badan Koordinasi Penanamana Modal, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengkajian Penerpaan Teknologi, BPS, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini juga melibatkan Badan Usaha yang bergerak di bidang Pertambangan, Perguruan Tinggi, serta Asosiasi/ Innovator/ Pemerhati Teknologi Indonesia. Kegiatan ini diisi dengan paparan dari Plt Kepala DInas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tentang Usulan Keterlibatan Pemprov Kalbar dalam Pemberian Rekomendasi Persetujuan Ekspor bagi IUP serta Usulan Pemprov Kalbar terkait Perubahan Besaran PNBP Iuran Produksi Mineral Logam Bauksit.

Tulisan ini dipublikasikan di Siaran Pers. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *